Aturan Baru: Tersangka Tak Lagi Di Pamerkan Polisi & KPK
Aturan Baru Dalam Prosedur Penegakan Hukum Di Indonesia Menyusul Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Kemudian, Aturan Baru ini secara tegas melarang aparat penegak hukum untuk menampilkan sosok tersangka di hadapan publik saat konferensi pers berlangsung. Langkah ini di ambil untuk menjaga martabat serta hak-hak individu selama proses hukum berjalan. Polri dan KPK sebagai lembaga utama penegak hukum menyatakan komitmen penuh untuk mematuhi regulasi baru tersebut. Kebijakan Aturan Baru ini menjadi tonggak sejarah baru dalam praktik hukum nasional yang lebih menghargai aspek kemanusiaan.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera memberikan respons positif terkait pemberlakuan Pasal 91 dalam KUHAP yang baru. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penyidik kini di larang melakukan tindakan yang dapat memicu praduga bersalah di masyarakat. Polri akan menjadikan UU Nomor 20 Tahun 2025 tersebut sebagai pedoman utama dalam setiap kegiatan rilis kasus ke media. Hal ini di lakukan demi menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi setiap warga negara yang sedang dalam pemeriksaan.
Pihak Polri menegaskan bahwa identitas visual seseorang tidak boleh menjadi konsumsi publik selama statusnya belum terbukti di meja hijau. Larangan ini bertujuan untuk menghindari penghakiman massa yang sering kali merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Brigjen Trunoyudo menyatakan bahwa Polri sangat menghargai prinsip dasar hukum yang melindungi hak individu dari tuduhan prematur. Setiap jajaran kepolisian di tingkat wilayah juga di minta untuk segera menyesuaikan prosedur operasional mereka di lapangan.
Asep Guntur menekankan bahwa esensi utama dari KUHAP baru ini adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Asas praduga tak bersalah menjadi fondasi utama mengapa tersangka tidak perlu lagi di perlihatkan kepada khalayak luas. Perlindungan hak asasi ini mencakup perlindungan harga diri seseorang serta keluarganya dari dampak sosial yang berlebihan.
Respons Positif Terhadap Aturan Baru Pemberlakuan Undang-Undang
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan Respons Positif Terhadap Aturan Baru Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, institusi ini menyatakan kesiapannya untuk mematuhi aturan tersebut secara penuh. Kemudian, fokus utama kepolisian kini bergeser pada implementasi Pasal 91 KUHAP yang melarang tindakan yang dapat menimbulkan praduga bersalah. Polri menegaskan bahwa identitas visual tersangka tidak lagi menjadi bagian dari materi publikasi dalam konferensi pers di seluruh tingkatan. Kebijakan ini di ambil untuk memastikan bahwa hak-hak sipil setiap individu tetap terlindungi selama masa penyidikan berlangsung.
Dalam penerapannya, Polri akan mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran Polda hingga Polres di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi ini mencakup panduan baru mengenai tata cara merilis kasus kepada awak media tanpa harus menghadirkan sosok tersangka secara fisik. Penyidik kini lebih di dorong untuk menonjolkan barang bukti dan kronologi perkara daripada menampilkan pelaku yang menggunakan rompi tahanan. Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prioritas utama dalam semangat Polri Presisi saat ini. Dengan tidak memperlihatkan wajah tersangka, polisi berupaya mencegah dampak psikologis permanen bagi keluarga tersangka yang belum tentu bersalah secara hukum.
Meskipun tersangka tidak di tampilkan, Polri menjamin bahwa transparansi informasi kepada publik tetap akan terjaga dengan sangat baik. Masyarakat akan tetap mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan kasus-kasus besar melalui keterangan tertulis atau penjelasan lisan penyidik. Pola komunikasi baru ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih terampil dalam menjelaskan substansi hukum kepada para jurnalis. Polri meyakini bahwa martabat institusi akan semakin meningkat jika proses hukum dilakukan secara objektif tanpa harus mengekspos sisi humanis individu. Komitmen ini di harapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Polri dalam mengawal keadilan di tanah air.
kebijakan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Langkah revolusioner dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia kini mulai terlihat nyata melalui kebijakan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini secara resmi mulai meninggalkan tradisi lama yang memajang tersangka di depan awak media saat rilis perkara. Perubahan ini di lakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam KUHAP terbaru tahun 2025. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari adaptasi terhadap regulasi nasional yang baru saja berlaku. KPK kini memandang bahwa efektivitas penegakan hukum tidak di ukur dari sejauh mana seorang tersangka di permalukan di hadapan publik. Sebaliknya, kekuatan hukum harus dibuktikan melalui transparansi alat bukti dan kekuatan argumen di meja hijau pengadilan.
Penerapan prinsip HAM dalam KUHAP baru ini berfokus pada perlindungan martabat manusia selama proses penyidikan berlangsung. KPK menyadari bahwa setiap individu, meskipun telah menyandang status tersangka, tetap memiliki hak untuk di lindungi dari sanksi sosial yang bersifat prematur. Dengan tidak menghadirkan tersangka secara fisik, KPK berupaya menjaga integritas proses hukum agar tidak terdistorsi oleh opini publik yang emosional. Fokus publik kini di arahkan sepenuhnya pada substansi kasus, aliran dana, dan modus operandi korupsi yang sedang di tangani. Transformasi ini juga bertujuan untuk memitigasi dampak psikologis yang berat bagi keluarga tersangka yang sering kali ikut menanggung beban sosial. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa KPK semakin dewasa dalam menyeimbangkan antara ketegasan penindakan dan penghormatan terhadap hak sipil.
Langkah Administratif Dan Komunikasi Publik Di KPK
Asas praduga tak bersalah menjadi fondasi utama yang mendasari setiap Langkah Administratif Dan Komunikasi Publik Di KPK saat ini. Secara hukum, seseorang baru bisa dinyatakan bersalah setelah adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Oleh karena itu, menampilkan tersangka dengan rompi oranye dalam konferensi pers di anggap sudah tidak relevan lagi dengan semangat keadilan modern. Asep Guntur menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara adalah tanggung jawab negara yang harus di penuhi oleh aparat penegak hukum. Langkah ini juga selaras dengan standar internasional yang di terapkan oleh lembaga antikorupsi di berbagai negara maju di seluruh dunia. KPK ingin memastikan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan tanpa harus mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.
Integrasi nilai-nilai HAM ke dalam sistem kerja KPK juga menuntut kreativitas dalam hal penyampaian informasi kepada jurnalis dan masyarakat. Kini, KPK lebih banyak menggunakan visualisasi data, grafik aliran dana, dan dokumentasi barang bukti sebagai materi utama dalam konferensi pers mereka. Hal ini justru membuat penjelasan mengenai kerugian negara dan keterlibatan aktor-aktor tertentu menjadi jauh lebih jelas dan terukur secara teknis. Masyarakat tetap mendapatkan hak informasi mereka secara lengkap tanpa perlu ada eksploitasi visual terhadap sosok pelaku di balik layar. Pola komunikasi yang lebih intelektual ini diharapkan dapat mendidik publik untuk lebih kritis dalam memandang setiap kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam mengadopsi KUHAP baru ini sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Itulah beberapa dari Aturan Baru.