Purbaya

Purbaya, Anggaran Rp 200 Triliun Cukup untuk Program MBG

Purbaya Menyatakan Bahwa Anggaran Sekitar Rp 200 Triliun Di Perkirakan Cukup Untuk Menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara Efektif Di Tahun Anggaran Berjalan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap rencana awal anggaran yang sempat melonjak jauh lebih tinggi di kursus perencanaan sebelumnya.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada sejumlah besar masyarakat. Terutama anak sekolah dan keluarga yang membutuhkan, dalam upaya meningkatkan kualitas gizi nasional. Namun sejak awal pelaksanaannya, program ini juga menjadi salah satu pos anggaran yang menyita perhatian karena jumlah alokasinya yang sangat besar.

Pada awalnya, Purbaya rencana anggaran MBG yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sempat di kabarkan akan mencapai angka yang lebih tinggi. Bahkan lebih dari Rp 300 triliun menurut sejumlah proyeksi awal pemerintah sebelumnya. Namun realisasi dan penyerapan anggaran pada pelaksanaan sebelumnya di 2025 menunjukkan tingkat penggunaan anggaran yang relatif rendah. Yang kemudian menjadi perhatian pihak Kementerian Keuangan.

Data realisasi anggaran program MBG pada 2025 menunjukkan bahwa dari pagu sebesar Rp 71 triliun, serapan anggarannya baru mencapai sekitar 72,5 persen atau sekitar Rp 51,5 triliun. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Kemenkeu untuk mengevaluasi kembali besaran kebutuhan anggaran program ini Purbaya.

Pertimbangan Efisiensi Anggaran Menurut Purbaya

Menurut Purbaya, angka Rp 200 triliun sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan MBG yang optimal, jika disertai penyesuaian dalam struktur anggaran dan alokasi yang lebih efisien. “Kalau kami hitung, sekitar Rp 200 triliun juga sudah cukup. Yang tidak efisien akan kita evaluasi,” ujarnya dalam sebuah kesempatan wawancara media.

Evaluasi tersebut di lakukan dengan mengkaji secara detail pos-pos pengeluaran dalam anggaran program sebelumnya, untuk mengetahui mana yang di nilai kurang mendesak atau kurang optimal dalam pelaksanaan di lapangan. Purbaya memberi contoh bahwa beberapa pos pengeluaran yang tampak belum penting, seperti alokasi untuk pembelian kendaraan operasional yang belum tersebar efektif, bisa di pangkas atau di sesuaikan.

Langkah ini di lakukan bukan untuk menghambat pelaksanaan program MBG, tetapi justru untuk memastikan bahwa dana negara di gunakan secara optimal dan tepat sasaran. Pemangkasan anggaran di nilai bukan berarti pengurangan dukungan terhadap program, tetapi lebih pada upaya menyusun belanja negara yang lebih efisien.

Tantangan Penyerapan dan Efektivitas Program

Tantangan utama yang di hadapi program MBG bukan hanya soal jumlah anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut dapat terserap dan di manfaatkan secara efektif di lapangan. Realisasi penggunaan dana yang belum maksimal di tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa besar anggaran tidak otomatis menjamin hasil yang maksimal.

Kementerian Keuangan kemudian menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap setiap pos anggaran. Serta koordinasi yang lebih ketat antara instansi terkait untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Purbaya menyatakan bahwa anggaran yang besar harus di sertai perencanaan dan implementasi yang matang. Sehingga program seperti MBG tidak hanya berdampak dari sisi anggaran, tetapi juga dari segi hasil sosialnya.

Impikasi Bagi Kebijakan Fiskal

Keputusan memperkirakan anggaran MBG sekitar Rp 200 triliun memiliki implikasi penting terhadap kebijakan fiskal Indonesia pada 2026. Dengan anggaran yang di batasi, pemerintah di harapkan dapat merelokasi sisa anggaran ke sektor lain yang membutuhkan dukungan fiskal. Seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap program sosial yang berdampak luas.

Selain itu, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global. Sekaligus memastikan bahwa belanja negara tetap efisien dan menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.